Dasar Hukum dan Pemprosesan
Pemenuhan Kewajiban Hukum
Last Updated: December 11, 2025# Pemenuhan Kewajiban Hukum Organisasi dapat memproses data pribadi tanpa persetujuan jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. ## Contoh Pemrosesan yang Diperbolehkan Berdasarkan Kewajiban Hukum ### 1. Pelaporan ke Instansi Pemerintah – Pelaporan pajak – Pelaporan KYC/AML – Pelaporan kesehatan rumah sakit – Kewajiban OJK atau BI bagi perusahaan finansial ### 2. Pemrosesan untuk Audit dan...
Kontrak
Last Updated: December 11, 2025# Pelaksanaan Kontrak sebagai Dasar Pemrosesan Pemrosesan data pribadi dapat dilakukan tanpa persetujuan jika diperlukan untuk menjalankan suatu kontrak atau perjanjian antara subjek data dan pengendali. ## Contoh Umum – Pengguna mendaftar akun → data diproses untuk menyediakan layanan. – Pelanggan membeli barang → alamat dan kontak diproses untuk pengiriman. – Nasabah membuka rekening bank...
Persetujuan Consent
Last Updated: December 11, 2025# Persetujuan (Consent) sebagai Dasar Pemrosesan Persetujuan (consent) adalah dasar hukum yang paling dikenal dan paling sering digunakan dalam pemrosesan data pribadi. Namun dalam UU PDP, persetujuan harus memenuhi standar yang ketat agar dianggap sah. ## Definisi Persetujuan Persetujuan adalah: – pernyataan atau tindakan afirmatif, – diberikan secara sadar, – untuk tujuan pemrosesan yang spesifik,...
Index
Last Updated: December 11, 2025# Dasar Hukum Pemrosesan Data Pribadi Setiap pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh organisasi harus memiliki dasar hukum yang sah. Tanpa dasar hukum yang valid, pemrosesan data dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai UU PDP. Bab ini membahas enam dasar hukum pemrosesan data pribadi yang diakui oleh UU PDP, yaitu: 1....